Pendidikan NTT (Semakin) Tertinggal

penempatan program SM-3T NTT

penempatan program SM-3T NTT

Berbicara tentang pembangunan Sumber Daya Manusia lewat pendidikan khususnya di Nusa Tenggara Timur jelaslah provinsi ini masih tertinggal dibanding provinsi lain di Indonesia (Indeks pembangunan manusia NTT 62,5 dari rerata nasional yaitu 76. IPM NTT urutan 31 dari 33 provinsi di Indonesia, Menko Kesra Agung Laksono, 2013).

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam peningkatan Indeks pembangunan manusia umumnya dan NTT khususnya ialah melalui Program  SM-3T yaitu terdepan, terluar dan tertinggal yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Yang terjadi di NTT justru berbanding terbalik dilihat dari minimnya perhatian pemerintah pusat terhadap calon mahasiswa baru utusan daerah (tertinggal) untuk menuntut ilmu di PTN tersebut yang terkesan dipersulit dengan bobot soal tes Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Nasional (SBMPTN) yang hampir tidak mungkin soal-soal tersebut dapat dijawab dengan sempurna bahkan oleh saya yang telah empat tahun mengenyam bangku kuliah di universitas negeri yang terdepan di NTT namun terluar dan tertinggal ini dengan tingkat kesulitan soal 80-100*.

Pertanyaannya mana mungkin calon mahasiswa baru dari daerah tertinggal NTT mampu mencicipi pendidikan tinggi dan dapat terwujudnya pembangunan manusia NTT bilamana soal-soalnya di luar dari pengetahuan mereka.

Listrik sebagai salah satu syarat memperoleh informasi dan pengetahuan sulit didapat dan masih menjadi barang langka di NTT, sedangkan soal-soal SBMPTN berisikan pengetahuan skala nasional dan internasional, Mustahil kader-kader muda anak bangsa ini mampu tersenyum menghadapi soal-soal yang dipersulit tersebut**.

Kritik sekaligus masukan untuk pihak yang terkait ialah standar nasioanal haruslah fleksibel untuk memotivasi kader-kader muda NTT karena bila tidak efek psikis akan muncul dan timbul mindset bahwa (masuk) kuliah itu sulit, mahal dan lain-lain. NTT ke depannya akan semakin malas dan hanya menjadi kuli tenaga di bumi sendiri diperintah oleh orang-orang asing. Sedangkan PTN merupakan jawaban sentral dari harapan banyak anak NTT namun merupakan pilihan ke 3 atau empat bagi anak-anaka dari daerah maju.

Pemerintah saya anggap tidak serius dan penuh dengan kalimat manis bahwa pembangunan manusia di NTT harus segera dipercepat sedangkan eksekusi program lambat dan NIHIL manfaat.

Seperti kita semua ketahui bahwa hanya pendidikan yang dapat menjadi jawaban atas persoalan bangsa dalam hal pembangunan manusia, bapak-bapak Istana bila kami tidak diberi pendidikan, lantas apa yang hendak bapak berikan? Gaji atas tenaga kami? Kuli atas negeri kami? Beri kami pendidikan yang merata, karena itu yang kami butuhkan, bukan retorika “kerja, kerja dan kerja”.

Dari anak bangsa yang katanya terdepan namun sebenarnya terluar dan tertinggal.

 

 –

*standar penulis.

**oleh siapa dan untuk siapa?

PANCASILA DAN LGBT

PANCASILA DAN LGBT

GARUDA PANCASILA GAY

GARUDA PANCASILA GAY

Sudah dua lembar kertas yang tercoret untuk mengawali tulisan ini, penulis cukup dipusingkan dengan pertanyaan darimana, bagaimana memulainya dan apa contentnya.

Agar pembaca tidak turut dipusingkan dengan kalimat-kalimat pembuka yang memusingkan ada baiknya penulis langsung mengajak pembaca menganalisis (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) atau Eksistensi perkawinan sejenis di bumi Indonesia menggunakan kacamata Pancasila (dari pemaknaan penulis) dengan pendekatan budaya.

Globalisasi yang didukung dengan berkembangnya teknologi khususnya bidang telekomunikasi memberikan berbagai manfaat bisa baik dan juga buruk. Baik karena dapat menghantar sesuatu yang jauh menjadi dekat dengan cepat, namun menjadi buruk bila mana sesuatu yang jauh itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia misalnya.

Salah satunya adalah paham LGBT.

Alias penyuka sesama jenis serta mereka yang pro pernikahan (baca: perkawinan) sejenis. LGBT dan yang pro LGBT terkhusnya di Indonesia bertujuan agar pemerintah segera merumuskan sebuah kebijakan (UU) yang memastikan penghapusan kekerasan dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender seseorang, khususnya bagi kelompok LGBT dan prioritas selanjutnya ialah perjuangan hak-hak LGBT untuk perkawinan sejenis (Hartoyo, Ketua komunitas LGBT Suara Kita, 2015).

Sesuai dengan judul tulisan ini, penulis ingin melihat eksistensi dari Pancasila selaku dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di bumi Indonesia. Oleh karena itu peneliti memisahkan cara melihat kasus LGBT ini dengan aliran kepercayaan /agama tertentu namun sesuai dengan pemahaman penulis akan Pancasila.

Singkatnya penulis akan membahasnya dalam beberapa point argumentasi agar mudah dipahami pembaca.

Point pembahasan dan Argumentasi

1. Pancasila digali dari kebiasaan dan adat istiadat budaya bangsa Indonesia.

Lalu bagaimana dengan budaya sekarang? Paham LGBT berkembang di Amerika dan Eropa dan semakin berkembang luas di seluruh dunia termasuk Indonesia didukung dengan perkembangan alat telekomunikasi. Budaya dan kebiasaan bangsa Indonesia jelas berbeda dengan Amerika atau Eropa yang menonjolkan Kesenangan individu dan kebebasan sedangkan bangsa ini mengutamakan kebahagiaan komunal yang bertanggung jawab terhadap diri, keluarga serta masyarakat. Efeknya bila perkawinan sejenis dilegalkan di bumi Indonesia maka dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan baru yang merugikan keluarga dan masyarakat (contoh yang buruk bagi anak-anak, penyakit menular, dll).

2. Output atau hasil positif dari dilegalkannya perkawinan sejenis bagi masyarakat luas NIHIL: selain penyakit dan kesenangan pribadi pelaku LGBT, tidak menghasilkan keturunan sebagai salah satu ciri khas makhluk hidup (berkembang biak) yang idealnya adalah pria dan wanita atau jantan dan betina.

3. Sesuai sila Pancasila

a. Sila ke 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Adakah perkawinan sejenis beradab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan (perkawinan yang seharusnya di bumi Indonesia)? TIDAK.

b. Sila ke-3 persatuan Indonesia

Kebiasaan kelompok penyuka sesama jenis bila dominan berada dalam masyarakat maka dapat menjadi bibit perpecahan bangsa atas perbedaan prinsip perkawinan ini.

c. Adakah bijak dilegalkan sesuai dengan sila ke-4 pada konsep perkawinan sejenis setelah menimbang point b dan point a? TIDAK.

d. Sila ke-5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan yang berdasarkan pada cara pandang bangsa yang ditopang oleh sila ke-4, sila ke-3, sila ke -2 dan sila ke-1. Dan untuk melegalkan perkawinan sejenis sebaiknya kita telaah pada ke empat sila di atas terlebih dahulu untuk menjawabnya. Adakah sikap dan perilaku gay sudah adil terhadap keluarga, masyarakat dan negaranya?

Penutup

Pancasila sebagai dasar berbangsa dan bernegara sebagai cara pandang juga sebagai filter masih kompatibel dalam menjawab tantangan global seperti paham-paham asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa di mana paham-paham tersebut sesungguhnya hanyalah bagian dari taktik pemecah belah untuk menghancurkan bangsa dan negara kesatuan yang berbhineka tunggal ika ini.

nb. tulisan ini mungkin bagi sebagian pembaca merupakan hal yang debatable. namun penulis tidak menutup kemungkinan dan membuka diri kemungkinan-kemungkinan di masa mendatang bahwa pancasila dapat flexible seiring dengan perkembangan jaman dan keterbukaan pikiran setiap individu masyarakat indonesia untuk menerima hal-hal yang dianggap baru yang dulunya dianggap tabu.

==

Sumber

http://www.suara.com/news/2015/07/03/121131/lgbt-indonesia-tak-tuntut-pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan

https://id.wikipedia.org/wiki/LGBT